PENERAPAN E-GOVERNMENT BIROKRASI PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA KANTOR KELURAHAN BENDUNGAN HILIR) JAKARTA PUSAT
Main Article Content
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan e-government birokrasi pemerintahan pada kantor Kelurahan Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode atau pendekatan studi kasus. Penelitian ini memusatkan pada satu objek tertentu,yaitu prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan penerapan e-govermennt dalam pelayanan public di Kantor Kelurahan Bendungan Hilir input sumber daya yang meliputi SDM, Hardware dan Software, ternyata bahwa sumberda yamanusia yang ada masih relative terbatas yang mampu mengoperasikan e-government secara baik. Sedangkan jumlah unit komputer (hardware) disesuaikan dengan tenaga terampilnya,. Aspek prasarana dan sarana pendukung belum memadai, di samping itu sumber daya manusia dilihat dari segi kompetensi belum mampu secara menyeluruh mengerjakan system informasi e-government itu sendiri. Pada aspek komunikasi, maka system komunikasi dalam rangka kesatuan komando dalam penerapan pelayanan berbasis digital masih terkendala pada keamaan pengetahuan terhadap system yang digunakan, misalnya masih ada pegawai tidak dapat mengoperasikan computer dengan baik, sehingga standard pelayanan yang telah disepakati tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Arifin, Z. . (2021). Penerapan E-Government dalam Pengembangan Sistem Komunikasi dan Telematika pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Jurnal Ilmiah Administrasita’, 12(2), 145–159. https://doi.org/10.47030/administrasita.v12i2.332
Dash, Satyabrata (2016). e-Governance paradigm using cloud infrastructure: benefits and challenges.
Edward, George. C.1980. Implementing Public Policy. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
Hardiyansyah, H. (2018). KualitasPelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Gava Media.
Mick Moore. 1993.Declining to Learn From the East? The World Bank on „Governance and Development‟, Institute of Development Studies
Mulyono, Agus. 2009. SistemInformasiKonsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Moleong, L.J. (2011). MetodologiPenelitianKualitatifEdisiRevisi. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
Nasution, M. N. (2004). Manajemen Jasa Terpadu : Total Service Management. PT. Ghalia Indonesia.
Pasolong, H. (2008). Teori Administrasi Publik, Alfabeta. Bandung.
Poerwadarminta, W. J. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 1999, h.571
Sunggono, Bambang. 2004. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: SinarGrafika.
Sinambela, Lijan Poltak. 2008. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Bumi Aksara, Jakarta.
Sondang P. Siagian, Kerangka Dasar IlmuAdministrasi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h.128
tTjandra, W. Riawan. et.al. 2005. PeningkatanKapasitasPemerintah Daerah dalamPelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan, Hal. 22
Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja, AR. 1988. Elemen-ElemenSistemKebijakan Publik. Jakarta :Gunung Agung.
Tjiptono, F. (2000). Manajemenjasa. Yogyakarta: Penerbit Andi.
World Bank. (2002). New Economy Sector Study, Electronic Government and Governance: Lesson for Argentina.
Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta. PT Buku Kita
Weill, Peter, W.Ross, Jeanne, 2004, IT Governance: How Top Performers Managed IT Decision Rights for Superior Results, Boston Massachusetts, Harvard.Business .School. Press.