EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM MEMBANGUN RUMAH RAKYAT (MEMBARA) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, objek utama dalam penelitian ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) (Studi Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah) serta menjadi rujukan bagi pemerintah dalam melaksanakan inovasi program membara dalam pengentasan kemiskinan di Mamuju Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini diadaptasi dari model analisis mengalir antara lain pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan simpulan data verifikasi. Hasil akhir dari penyimpulan yang akan digunakan sebagai bahan dalam penuyusunan program yang terkait dengan evaluasi Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah. Luaran dari penelitian ini adalah penerbitan jurnal akreditas nasional.
Dari hasil penelitian dilapangan menunjuka data bahwa pelaksanaan kebijakan program membangun rumah rakyat (Membara) sebanyak 12 unit sekabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 bagi masyarakat miskin. Cukup Efektif dalam mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk mencapai tujuan/misi Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah yakni meningkatkan kualitas kelayakan kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera pada bidang infrastruktur dasar. serta Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) Studi Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah sudah cukup baik. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukan data bahwa tingkat Kecukupan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) sudah lumayan (Cukup sesuai/berhasil), ditinjau dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) Rumah Layak Huni yang tertuang dalam Permenpera 22/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.Dari hasil penelitian dilapangan menunjukan data bahwa tingkat responsivitas penilaian Masyarakat miskin adalah cukup baik atas program membangun rumah rakyat (membara) bagi masyarakat miskin.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Agustinus, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Andi Hamzah. 1992. Dasar-dasar Hukum Perumahan. Jakarta: PT Rineka Cipta,
Criteria Miskin Menurut Standar BPS” (On-Line). Tersedia Di: Http://Keluarga harapan.Com/14-Kriteria-Miskin-Menurut-Standar-Bps/(2Oktober 2016). http:// hendra kholid.net/blog/2009/12/10/ manajemen-sumber-daya-insani,26-042017.
Eko Budiharjo, 1998. Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
Hendrawan. 2004. Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Rineka Cipta.
Inggriani. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Program Batuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya. Pekanbaru: Jurnal Universitas Riau.
Ibnu Abbas. Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyrakat Miskin Di Kota Samarinda. http://eprints.uns.ac.id/8218/1/156352308201012071.pdf
Rizka, Ruli khusnu. 2010. Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta. Skripsi. Program Studi Perencanaan wilayah dan Kota.Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik. Universitas Sebeles Maret. Surakarta.
Sugiyono, 2003. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.
Suharsimi, Arikunto. 2006. Metodelogi Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara.
Utami, Sry Heny, 2012. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak huni diKabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Terbuka. Batam. http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdftesis2/1340946.pdf
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang perumahan dan Pemukiman
Peraturan Menteri Perumahan rakyat Nomor 22 tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.