EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (Kasus di Lampung Selatan, Indonesia)
Article Sidebar
Policy Evaluation,
Rutilahu Program Evaluasi Kebijakan,
Program Rutilahu,
Kemiskinan Ekstrem
Main Article Content
Abstract
Rumah tidak layak huni menjadi salah satu indikator dalam kemiskinan sehingga membutuhkan peningkatan kualitas untuk menjadi rumah layak huni (Rutilahu). Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Sosial dalam pemenuhan rumah layak huni menjalankan program rehabilitasi sosial Rutilahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Rutilahu telah menjadi solusi yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dokumen ini menjelaskan formulasi, implementasi, dan evaluasi Program Rutilahu berdasarkan penelitian dan literatur yang relevan. Kami mengintegrasikan temuan dari berbagai studi kebijakan dan praktik terbaik untuk membimbing upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program ini. Program Rutilahu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai upaya penanggulangan kemiskianan ekstrem memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 penerima bantuan berjumlah 240 orang yang tersebar di wilayah kawasan kumuh. Penerima bantuan telah tepat sasaran, karena di tahun 2021 luas wilayah kawasan kumuh menurun menjadi 10,83 Ha yang sebelumnya 55,63 Ha. Angka kemiskinan ekstrem di tahun 2021 sebesar 7,82% juga menurun menjadi 2,34%. Keberhasilan kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui Program Rutilahu bagi masyarakat miskin ekstrem dianggap cukup berhasil menjadi salah satu program yang dapat menurunkan kemiskinan ekstrem secara signifikan.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. In World Development (Vol. 59). https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.026
Assembly, U. G. (2017). Report of the special rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-descrimination in this context. 00770(January).
Atkinson, A. 2016. A Cover Note to the Report of the Commission on Global Poverty: Recommendation 1 calls for the extreme poverty line to be cited as “the International Poverty Line (IPL)”, and expressed in each country in terms of its local currency
Barrientos, A., & Scott, J. (2008). Working Paper Social transfers and growth: a review (Issue 112).
Chibuye, M. (2014). Interrogating urban poverty lines - the case of Zambia. Environment and Urbanization, 26(1),236–256.
Dunn, William N. 2003. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama edy sudrajat gunantoro. (2017). Efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Jurnal Administrasi Publik, 8(3), 1–11.
Haryati Roebyantho, N. U. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( Rtlh ), Di Kota Garut , Provinsi Jawa Barat Implementation of Poverty Alleviation Policy Through Social Rehabilitation for Adequate Dwelling in Ga. Sosio Konsepsia, 4(1), 311–330. https://media.neliti.com/ media/publications/52922-ID-implementasi-kebijakan-penanggulangan-ke.pdf
Is, L., Foundation, T. H. E., & Life, F. O. R. (2020). Solid Ground Land Is the Foundation for Life.
Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang. Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 1(2), 194–205. https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.384
Jackson, T. (2017). Evicted: Poverty and Profit in the American City. Journal of American History, 104(3), 820–822. https://doi.org/10.1093/jahist/jax411
Kabupaten Lampung Selatan. (n.d.). RPJMD Lamsel. Kemenko PMK. (2022). Layanan Data P3KE. https://p3ke.kemenkopmk.go.id/tanyajawab/#:~:text=1.,terhadap pendapatan dan layanan sosial.
Kemenpera. (2014). Kondisi rumah tidak layak huni pada tahun 2014, sebesar 3,4 juta unit.
Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi pada kecamatan long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). Jurnal Administrative Reform, 2(4), 515–526.
Monica, F., Ikrar Jamika, F., Razak, A., Handayuni, L., Yuniarti, E., & Fauzi, M. (2023). Literatur Review: Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Batang Arau Kota Padang terkait Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan. Jurnal Serambi Enginering, VIII(1), 4665–4672.
Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 4(1), 1. https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7
Purwantara, S. (2009). Model Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi di Kota Yogyakarta. Geomedia, 7(2), 19–30.
Putra, N. A., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2020). Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jurnal Ilmu Adminstrasi Negara, 16(1), 106–111.
Ramdani, A. P. Y. K. N. P. R. N. I. S. F. T. (2022). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Karimah Tauhid, 1(3), 289–297.
Tahalea, S. N., Suwitri, S., & Rostyaningsih, D. (2015). Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 4(3), 1–12.
Towalu, H. (2022). Implementation of Public Policy. Journal Research of Social Science, Economics, and Management, 2(1). https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i1.246
UN-Habitat. (2015). Housing at the Centre of the New Urban Agenda. UN-Habitat, 20.
UN-Habitat. (2023). Global Housing Strategy: Making housing affordable for all. https://unhabitat. org/programme/global-housing-strategy-making-housing-affordable-for-all
World Bank. (2020). Poverty. In The World Bank. https://www.worldbank.org/ en/topic/poverty/overview#:~:text=But the trend was interrupted,from 8.4 percent in 2019.