KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM PRIORITAS DESA DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SINJAI
Article Sidebar
Program prioritas desa
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini didasari oleh adanya program pembangunan prioritas oleh KEMENDES merupakan kepedulian pemerintah pusat terhadap pengelolaan potensi yang ada di desa. Hal ini akan terintegrasi apabila didukung dengan kemampuan kepala desa untuk memberdayakan masyarkat dalam pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan potensi desa masing masing. Program pembangunan prioritas desa meliputi pengembangan produk uggulan desa sesuai dengan potensi desa, mendorong BUMDES
untuk meningkatkan kapasitas manajemen sekaligus akses pasar, Pembangunan embung desa untuk mendorong produktivitas pertanian dan keempat adalah pembangunan sarana olah araga. Tujuan penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kemampuan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing yang telah didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD serta menyesuaikan program pembangunan yang diprioritaskan oleh kementrian pedesaan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif melihat fenomona secara langsung pada lokasi penelitian serta pengumpulan data baik data primer dan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini mengungkap permasalahan tentang rendahnya kemampuan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang prioritas,
dilihat dari laporan realisasi pelaksanaan pembangun untuk desa diwilayah pesisir Kabupaten Sinjai, penggunaan anggaran untuk pemberdayan dan pembinaan kemasyarakatan sangat rendah di bandingkan dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan di setiap desa.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Anneli Milèn. 2001. What Do We Know About Capacity Building? An Overview of existing knowledgr and good practice. Geneva: Depar tment of Health Service Provision WHO.
Suparjan & Suyatno, Hempri. 2003. Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media.
Sutoro, Eko. 2005. Memperkuat Kapasitas danKemandirian Desa. Yogyakarta: IRE.
Sutoro, Eko. 2005. Pembaharuan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pmd Press.
Tjokrowinoto, M. 2001. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.