STRATEGI ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT (PEMERINTAHAN BERGAYA WIRAUSAHA) POKOK PIKIRAN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN SINJAI
Article Sidebar
Pemerintah Desa
Main Article Content
Abstract
Pemerintahan Desa sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada pasal 26 ayat 2 Kepala Desa memiliki wewenang membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Selain itu, tertuang juga pada pasal 72 pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Potensi desa dan regulasi tentang desa merupakan kekuatan pengembangan wirausaha desa tetapi harus diawali pembentukan jiwa wirausaha bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa. Ide strategi dalam pengembangan jiwa wirausaha dilakukan dengan pendidikan dan latihan Enterpreneurial Government (Pemerintahan bergaya Wirausaha).
Strategi pengembangan wirausaha, diawali dengan pembentukan jiwa wirausaha bagi pemerintah desa dan masyarakat Desa. Out came kegiatan ini adalah perubahan pola pikir dan munculnya usaha-usaha desa. Adanya usaha-usaha berbasis kearifan lokal dilanjutkan dengan pengembangan pemasaran dan produksi. Melaui strategi pengembangan jiwa wirausaha ini diharapkan dapat membangkitkan semangat wirausaha di Desa sehingga mampu memberikan stimulus munculnya usaha-usaha berbasis kearifan lokal menuju masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Atmosoeprapto, Kisdarto. 2000. Menuju SDM Berdaya. Edisi pertama Jakarta: Gramedia.
Arikonto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta PT.
Bryson John M, 2001, Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial, Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dwiyanto, Agus, 1996, Reinventing Government: Pokok-Pokok Pikiran dan Relevansinya di Indonesia, Makalah Pada Pelatihan Manajemen Strategik bagi Direktur RSUD oleh Magister Manajemen Rumah Sakit, Yogyakarta.
Dwiyanto, Agus, 1997, Pemerintah yang Efisien, Tanggap, dan Akuntabel: Kontrol atau Etika, dalam JKAP, Vol.1 No.2, Yogyakarta.
..............,, 2001, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
Glezer, Barney G. Anselm L. Strauss, 1976, The Discovery of Grounded Theory, Strategy for Qualitative Research, Chicago, Aldine Publishing Company.
Goodman, Jon, 1993, Kewirausahaan Dalam Perusahaan, Manajemen, No.89.
Hariandja, Denny.B.C, 1999, Birokrasi Nan Pongah, Belajar Dari Kegagalan Orde Baru, Kanisius, Yokyakarta.
Hisrich, Robert D, (Ed) 1986, Entrepreneurship Intrapreneurship and Ventura Capital, Mass-Lexington Books, Lexington
Hughes, Edgar, Owen, 1994, Public Management And Administration, St. Martin’s, United States of America.
Keban, Yeremias T., 2000, Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan, dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan, Jakarta.
Kleden, Ignas, 1987, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, Jakarta, LP3ES.
Lembaga Administrasi Negara, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta.
Lupiyoadi, Rambat dan Hasan, Bakir, 1999, Disain Struktur Yang Mendukung Kewirausahaan Organisasi, Man dan Usaha Ind 07.
Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, UI Press, Jakarta.
Mintzberg, Henry, 1979, The Structuring of Organizations : A Synthesis of The Research, Prince Hall, United States of America,
Mochtar.M, 2000, Pengantar Metode Penelitian, IIP, Jakarta.
Moleong, J, Lexy, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
Nasution.S, 1988, Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Tarsito, Bandung.
Noeng Muhadjir, 1989, Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologistik Realisme Methaphisik, PT.Rake Sarasin, Yokyakarta.
Osborne, David dan Gaebler, Ted, 1995, Mewirausahakan Birokrasi: mentranformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik jilid 2 (terjemahan), PPM, Jakarta.
Osborne, David dan Plastrik, Peter, 2000, Memangkas Birokrasi : lima strategi menuju pemerintahan wirausaha (terjemahan), PPM, Jakarta,.
Siagian P, Sondang, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
Siagian, P, Sondang, Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.
Siregar, Edi, 1982, The Dictionary of Political Analysis, Terjemahan, CV.Rajawali, Jakarta
Thoha, Miftah, 1997, Restrukturisasi dan Revitalisasi Administrasi Negara Dalam Menyongsong Era Globalisasi, Orasi Ilmiah pada Program Pasca UNPAD, Bandung.
......................., 1999, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
........................., 2000, Peranan Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik, Disampaikan pada Pembukaan Kuliah Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta.
Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001, Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembanginan), Jakarta.
Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, Pembangunan Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
......................., 1996, Budaya Birokrasi Dalam Konteks Transformasi Struktural : Antara Harapan Dan Kenyataan, JKAP, Vol.1 No.1, Yogyakarta.
........................, 2000, Pengembangan Sumberdaya Manusia Birokrasi, Makalah pada seminar Nasional Profesionalisme Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik oleh Fisipol UGM 29 April 2000, Yogyakarta
Vredenbregt, Jacob, 1980, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.