Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Sinjai
Main Article Content
Abstract
This research aims to analyze the implementation of the policy of Law No.16 of 2019 concerning Marriage in Sinjai Regency. This law regulates changes to the minimum age limit for marriage from 16 years for women to 19 years for both women and men. This research uses a qualitative approach with descriptive methods, which aims to describe in depth the implementation of this policy at the district level, as well as the factors that influence it. Data was collected through interviews with related parties such as the Head of the District Ministry of Religion Office. Sinjai, officials at the KUA (KUA North Sinjai, South Sinjai and TellulimpoE), the Religious Courts, and the community. The research results show that the implementation of this policy in Sinjai Regency still faces various challenges, including a lack of public understanding of changes to the law, limited resources in socialization, and a culture that still prioritizes traditional norms regarding marriage age. However, this policy has started to have a positive impact in reducing the rate of early marriage, although it is not yet completely effective. This research suggests the need for increased outreach and support from various parties to realize the objectives of the law.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Arifin, Z. ., & Salman, S. (2022). EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH SATUAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT DAN PUSAT PENGENDALI OPERASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI. Jurnal Ilmiah Administrasita’, 13(1), 62–72. https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i2.424
Arifin, Zulkifli, and Rahma Amin. "MODIFIKASI WAKTU LUANG PEKERJA PEREMPUAN DI KAFE (STUDI DESKRIPTIF DI RUANG JURNALIS PEREMPUAN MAKASSAR)." Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik (2024): 69-86.
Ahmad Azhar Basyir,( 2004), Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, hlm. 1
Ansori dan Muhammad Fuad Zain, Rekonstruki Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No.22/PUU-XV 2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0, Volume 1 No.1 Juni 2019.
Asep Aminudin, Batas Usia Pernikahan Ditinjau dari Maqasid al-Syari’ah: Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan Di Naikkan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia, Bandung : Thesis UIN Sunan Gunung DJati, 2018, 2 (ii).
Arifin , Z., Hatta, S., Syahril, S., Nawir, A., & Indra, I. (2022). Kinerja Satpol-PP dalam Menertibkan Pelanggaran Asusila di Kabupaten Sinjai. Journal of Government Insight, 2(2), 130–137. https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.481
Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo, Triyono, Pengaruh batas Usia Kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Ter hadap Perkawnan Dibawah Umur di Kabupaten Rembang Jawa Tengah, Diponegoro Law jurnal Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 3. Diakses pada tanggal 12 Februari jam 21.33 WIB
Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 12 diunduh tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.59 WIB.
Fitrawati, Manajemen Sektor Publik, (2024), The Journal Publishing, IKAPI,Yogya karta, Hal ; 15.
Hermasyah, & Arifin, Z. . (2016). PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KAITANNYA DENGAN POLA KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI ORGANISASI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI. Jurnal Ilmiah Administrasita’, 7(2), 191–208. https://doi.org/10.47030/administrasita.v7i2.192
Moch Nurcholis, Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Konstitusi No.22/PUU-XV/2017), Vol.3 No.1 Januari 2019, 4
Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dibawah Umur (Dini), Jurnal Al-Qadau Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 22 diakses Selasa 10 Maret 2020 pukul 13.23 WIB
Nabila Saifin Nuha NH, Batas Usia Minimal Dalam Perkwainan Perspektif Maqasid al-Syari’ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan), Malang, Thesis, 2018,8
Nazli Halawani Pohan, Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri, Jurnal Endurance Vol. 2 Nomor 3 Tahun 2017, hlm. 425
Siti Musdah Mulia, 2006, Menuju Hukum Perkawinan yang Adil, dalam Lulistyowati Irianto, Hukum dan Perempuan, Jakarta: YOI, hlm.158
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Geafindo Persada, hlm. 62
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8
Sri Rahmawati, Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif), Jurnal UIN Banten Syakhsia, Vo.21 No.1 Tahun 2020, th.
Sudirman, Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Maertabat Perempuan, Egalita Vol. l Nomor 2 Tahun 2006, hlm. 1. Diakses pada tanggal 11 Februari jam 11.26 WIB
Supri Yadin Hasibuan, Dkk, Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.01, No.2, 2019,1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Wahyudi Setiawan, DKK. Jurnal Hikmatina, Dasar Yuridis Pengesahan RUU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan Volume, 2, Nomor3, 2020,t.h
Wasman, Wardah Nuroniyah, 2011, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta: Teras, hlm. 29.