Transformasi Tata Kelola Publik melalui Governansi Digital pada Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gowa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi tata kelola publik melalui implementasi governansi digital pada pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah daerah menghadirkan pelayanan publik berbasis digital yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses. Namun, implementasi governansi digital pada daerah yang masih berada dalam tahap transisi digital menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait literasi digital masyarakat dan aksesibilitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Disdukcapil Kabupaten Gowa. Analisis penelitian mengacu pada teori Digital Government Transformation (Janowski, 2015) yang terdiri atas dimensi digitization, transformation, engagement, dan contextualization. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi governansi digital telah mentransformasikan tata kelola pelayanan administrasi kependudukan dari sistem manual menuju pelayanan berbasis digital melalui penggunaan WhatsApp, Google Form dan Spreadsheet, hingga sistem pelayanan berbasis website terintegrasi. Implementasi tersebut mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses administrasi, mengurangi antrean pelayanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik, khususnya bagi masyarakat wilayah pedesaan dan kawasan terpencil. Selain itu, governansi digital juga mendorong perubahan pola kerja birokrasi menjadi lebih sistematis, transparan, dan berbasis data digital. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi governansi digital masih menghadapi kendala pada aspek literasi digital masyarakat, optimalisasi sistem pelayanan, akses internet, dan kemampuan adaptasi layanan terhadap kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan governansi digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menyesuaikan pelayanan publik dengan kondisi sosial, geografis, dan kebutuhan masyarakat daerah