PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM KOMUNIKASI DAN TELEMATIKA PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI
Article Sidebar
Aplikasi Sipakainge,
Pelayanan Publik
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan E-government Dalam Pengembangan Sistem Komunikasi Dan Telematika khususnya dibagian pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis online (aplikasi sipakainge) dan faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan aplikasi sipakainge yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memberikan gambaran secara jelas tentang Penerapan E-Government Dalam Pengembangan Sistem Komunikasi Dan Telematika khususnya dibagian pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis online (aplikasi sipakainge) dan faktor penghambat yang ditemui dalam pengimplementasiannya. Adapun subjek penelitian ini adalah Kepala/Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, Kepala Bidang E-Governement Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, Admin Aplikasi Sipakainge Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dan Masyarakat yang terlayani. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2020. Tekhnik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi selama penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Online (Aplikasi Sipakainge) yang Dilakukan Oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai belum efektif. Hal itu dapat dilihat dari kelima dimensi dalam Teori DeLone, W. H., & McLean, E. R. yaitu Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan, Penggunaan, dan Kepuasan Pemakai. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan aplikasi sipakainge antara lain Jaringan internet di masing-masing instansi yang terkadang mengalami gangguan, anggaran yang ada pada OPD atau instansi terkait, umpan balik (feedback) dari masyarakat yang masih kurang dalam mengawasi keluhan yang telah disampaikan serta kesiapan sumber daya manusia di masing-masing instansi dalam menjalankan pengelolaan Aplikasi Sipakainge. Di sisi lain, aplikasi Sipakainge ini sudah cukup membantu masyarakat dalam mengajukan keluhan karena dapat diakses di mana saja tanpa perlu datang ke instansi yang bersangkutan.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Bella, Ninda Herista. 2020. Implementasi Unit Pengaduan Masyarakat Dalam Mengetahui Keluhan Pasien.
DeLone, W. H., & McLean, E. R., 1992. Information Systems Success: The Quest For Dependent Variable. Information Systems Research, pp. 60-95.
DeLone, W. H., & McLean, E. R., 2003. The DeLone & McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. Journal of Management Information System, pp. 9-30.
Faizul, Muh. 2018. Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Sinjai.
Fadillah. 2001. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Surabaya: Pustaka Pelajar dan Universitas Sunan Giri.
Hapsari, Nurul Adiyati. 2019. Efektivitas Pengaduan Masyarakat Melalui Short Massage Service Center (Studi Kasus di Provinsi Lampung). Bandar Lampung.
Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital). Yogyakarta: ANDI.
Indrajit, Richardus Eko. 2006. Electronic Government: konsep pelayananPublik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. Yogyakarta: Aptikom.
Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-government.
LAN. 2008. Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Publik.
Meter, Van., dan Horn, Van. 1975. The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework. Dalam Jurnal Administration And Society. Vol. 6 No. 4 feb. 1975.
Nabureko, C dan Achmadi, Abu. 2013. Metodologi Penelitian. Cetakan ke-13. Jakarta: Bumi Aksara.
Paslong, Harbani. 2009. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Pastomo, Andi. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rencana Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Bupati Sinjai Nomor 37 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi,Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan persandian.
Schware, Robert. 2005. E-development: From Excitement to Effectiveness Golab Information and Communication Technologies Department.
Sulaehab. 2018. Strategi Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Program-Program Pembangunan di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur. Sinjai.
Suharto, Edi. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Suratman. 2017. Generasi Impelentasi dan Evaluasi Kebijaka Publik. Capiya Publishing: Yogyakarta.
Suriani. 2018. Efektivitas Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Balangnipa. Sinjai.
Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Balai Pustaka.
Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady . 2011. Metodologi Pene,litian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Wahab, Solichin Abdul. 1997. Evaluasi Kebijakan Publik. Malang: FIA, UNIBRAW, IKIP.
Yuliana, Sri. 2019. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Perumahan di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Sinjai.
Yulianti, Rahma., dan Winiar, Fina Hesti. 2019. Efektivitas Sistem Aplikasi Aduan Online Bebebja Sebagai Sarana Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Universitas Serang Raya.